Itu sebabnya berbagai kalangan di Singkawang, Selasa (12/7), mendesak berbagai pihak untuk menyerahkan masalah tersebut ke pihak aparat.
Sekretaris Jenderal Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) Jakobus Kumis misalnya, mendesak Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Brigjen Musyafak mengusut pihak-pihak yang patut diduga berada di balik masalah tersebut.
Yakobus memastikan, isu kalander ini sengaja ditiupkan pihak-pihak tertentu menjelang pelaksanaan Pilkada Singkawang pada 15 Februari 2017.
“Pasti ada dalangnya. Tidak menutup kemungkinan mereka berasal dari sejumlah oknum yang berkepentingan langsung dalam persaingan politik menjelang Pilkada Singkawang,” kecamnya.
Menurut Jakobus, sangat tidak etis jika seseorang dikaitkan dengan gambar palu arit, hanya lantaran menyimpan barang cetakan dari luar negeri karena tidak nyambung secara historis politis. Isu kalender palu arit dan komunis itu dinilainya terlalu dipaksakan untuk dikait-kaitkan, hanya lantaran yang bersangkutan adalah salah satu bakal calon peserta Pilkada Singkawang.
Ditambahkan, MADN mendukung sepenuhnya langkah kepolisian untuk melakukan tindakan hukum tegas terhadap sejumlah pihak yang sengaja memancing di air keruh. "Apalagi persoalan sebenarnya sudah diputarbalikkan untuk kepentingan pragmatis," katanya.
Jakobus menegaskan, masyarakat Dayak di seluruh Kalimantan Barat tidak akan ikut bertanggungjawab, jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, hanya karena ulah segelintir oknum yang ingin mengeruhkan suasana.
Jakobus mengingatkan semua pihak mesti bersikap dewasa dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Kalimantan Barat.
“Selama ini, Kalimantan Barat memang cukup kondusif keamanannya. Jadi, tidak boleh dirusak oleh sebuah kepentingan yang bermaksud menjegal seseorang secara tidak etis dari moral politik,” ungkap Jakobus.
Jakobus mengaku pihaknya sudah membuka komunikasi dengan Kodam XII/Tanjungpura, Polda Kalbar, Kodim Singkawang dan Polres Singkawang terkait sikap masyarakat Dayak di Kalimantan Barat.
Sementara itu, Dandim 1202/Singkawang Letkol Czi Darody Agus menyatakan, TNI akan bekerja maksimal untuk menjaga stabilitas wilayah dan negara agar jangan sampai ada gejolak di tengah masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikannya kepada perwakilan organisasi massa dan masyarakat terkait rencana mereka menggelar aksi demo terkait kalender palu arit yang sempat menyebar di Singkawang.
"Makanya kita sedikit peka apa yang dirasakan oleh rakyat, karena kami juga bagian dari rakyat," katanya dalam acara halal bihalal di Makodim 1202/Singkawang, Selasa, (12/7).
Darody menambahkan, pihaknya sebagai aparat negara yang bertugas menjaga stabilitas daerah dan negara, ingin mengetahui alasan apa sehingga ada masyarakat yang ingin melakukan unjuk rasa. "Maka dari itu, kita kumpulkanlah mereka di sini, untuk mengetahui apa yang menjadi keinginan rakyat," ujarnya.
Menurut Darody, hal ini juga diungkapkannya dengan tujuan agar jangan ada masyarakat yang bergerak secara individu dan menimbulkan anarkis. Darody juga berpesan agar saat masyarakat melakukan aksi demonstrasi, jangan sampai terjadi gesekan antara rakyat dengan TNI dan Polri. "Jangan sampai pada unjuk rasa yang bersinggungan dengan tugas-tugas institusi yang lain, seperti TNI dan Polri," ungkapnya.
Selama aksi itu bertujuan untuk keutuhan NKRI, lanjut Darody, maka TNI akan ada di belakang rakyat. Syaratnya, tidak ada muatan-muatan politis terutama SARA di dalamnya. "Yang penting rakyat jangan salah jalan. Yang tadinya kita sama-sama satu tujuan untuk menegakkan NKRI, namun saling berseberangan," pesannya Ketua Pemuda Pancasila Singkawang, M Sumarno yang menghadiri acara itu menyatakan, pihaknya berencana menggelar unjuk dalam waktu dekat untuk menuntut tuntas peredaran kalender palu arit.
Tak tangung-tanggung pihaknya akan mengerahkan seribu orang. "Kami akan menggelar unjuk rasa di halaman kantor walikita Singkawang. Bagi masyarakat yang cinta dengan Pancasila, mari kita sama-sama meramaikan aksi itu nanti pada hari Kamis," ajaknya.
Sumarno menambahkan, pihaknya mempertanyakan mengapa kalender berlogo palu arit yang identik dengan paham komunis itu bisa sampai masuk ke Singkawang. "Kita minta kepada pihak kepolisian untuk mengusut tuntas lambang palu arit itu mengapa bisa ada di Singkawang," katanya.
Sementara itu, Kapolres Singkawang AKBP Sandi Alfadien Mustofa mengatakan, dalam menyampaikan aspirasi sudah diatur dalam undang-undang. "Kita harapkan dalam penyampaian aspirasi itu nanti, masyarakat tetap dalam koridor hukum. Tidak anarkis, namun sampaikan secara santun, dan tidak merugikan warga yang lain," sarannya.
Pihak kepolisian, lanjut Sandi, senantiasa akan melakukan pengamanan-pengamanan supaya penyampaian aspirasi itu bisa berjalan tertib. Apalagi, kasus ini dinilainya sudah merupakan suatu dinamika di tengah masyarakat. "Jadi, silakan jika ada masyarakat yang mau menyampaikan aspirasinya terkait kalender berlambang palu arit ini. Karena lambang ini adalah lambang yang dilarang, dan tidak dibenarkan untuk beredar di Indonesia," ujarnya.
Pihak kepolisian, tambahnya, saat ini sedang memperdalam keberadaan kalender ini. "Dalam penanganannya, kita perlu analisa yang mendalam. Apa pun hasilnya nanti, tetap akan kami sampaikan ke masyarakat," pungkasnya.
Masalah ini diharapkan bisa diselesaikan secara jernih, agar Singkawang tetap kondusif, dan tidak menimbulkan permasalahan lanjutan yang dapat mengganggu masalah kamtibmas.
Dalam acara halal bi halal itu, Ketua Front Pembela Islam (FPI) Singkawang Muhamad Bilal, menyayangkan pernyataan Kapolda Brigjen Musyafak yang dinilainya mendeskresitkan FPI dengan dugaan akan melakukan aksi sweeping terkait kalender palu arit.
"Jadi, sepertinya FPI ini dinilai sebagai organisasi yang tidak tahu aturan, dan dibuat untuk sweeping- sweepingan," katanya.
Menurut Bilal, sejak mencuatnya kasus palu arit di Singkawang, FPI tidak pernah melakukan sweeping. Pihaknya bahkan terus melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian untuk membahas permasalahan tersebut.
"Kita ini sekarang menghargai hukum. Kita buktikan kita koordinasi terus dengan polres. Selama sebulan kita tidak pernah melakukan sweeping," tukasnya.
Bilal berharap, ke depan tidak ada lagi pernyataan yang seakan-akan mengkambinghitamkan FPI dalam suatu kejadian. "Saya harap kedepan tidak ada lagi pernyataan demikian dari pihak Polda," pintanya.
Rosihan Anwar, salah satu tokoh masyarakat Singkawang, menyarankan supaya penanganan isu komunisme itu lebih baik diserahkan ke pihak aparat berwenang. "Percayakan saja kepada aparat keamanan, TNI-Polri. Mereka pasti bergerak cepat jika ada pergerakan komunis di tanah air khususnya Singkawang," ujarnya secara terpisah di Singkawang.
Rosihan juga mengimbau, supaya tokoh masyarakat dan agama serta seluruh elemen masyarakat dapat memberikan ketenangan kepada masyarakat. Kepada kepolisian, peran kamtibmas diharapkan lebih ditingkatkan dengan mendatangi dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat.
"Bantulah TNI-Polri dengan tidak memecah konsentrasi tugas mereka," sarannya. -
See more at: http://www.suarapemredkalbar.com/berita/singkawang/2016/07/13/skenario-besar-inginkan-singkawang-pecah#sthash.1UNQwrXA.dpuf
No comments:
Post a Comment